POJK Nomor 19/POJK.03/2017 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, dan mendukung terwujud |
POJK Nomor 18/POJK.03/2014 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dirilis dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing |
POJK Nomor 20/POJK.03/2014 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis dengan perbankan nasional yang tangguh, termasuk |
POJK Nomor 5/POJK.03/2015 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Klik PDF untuk melihat regulasi ini. |
POJK Nomor 4/POJK.03/2015 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Klik PDF untuk melihat regulasi ini. |
POJK Nomor 44/POJK.03/2015 |
POJK ini tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
POJK Nomor 10/POJK.03/2016 |
POJK Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat. |
POJK Nomor 37/POJK.03/2016 |
POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |
POJK Nomor 62/POJK.03/2016 |
POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
POJK Nomor 75/POJK.03/2016 |
POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah |
POJK Nomor 47/POJK.03/2017 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |
POJK Nomor 48/POJK.03/2017 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. |
POJK Nomor 49/POJK.03/2017 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. |
POJK Nomor 50/POJK.03/2017 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum. |
POJK Nomor 51/POJK.03/2017 |
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik |